Contoh Essay - Mengembangkan Perikanan Unggul
“Optimalisasi
Bonus Demografi Untuk Mengembangkan Perikanan Berbasis Potensi Lokal yang
Unggul Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan yang Lestari Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan”
Mas Dana
Pendahuluan
Bonus Demografi adalah
suatu keadaan negara di mana jumlah usia produktifnya (15 - 64 th) lebih banyak
dibandingkan usia non produktif (0 - 4 dan > 65 th). Bonus demografi di
Indonesia sudah mulai dari tahun 2010, keadaan ini akan berlangsung hingga
tahun 2030, bahkan maksimal 2035. Bonus demografi ini dapat memberikan keuntungan dan juga
kerugian. Oleh sebab itu, perlu ada gerak cepat untuk mengambil langkah –
langkah penanganan secara efektif dan berkesinambungan yang tidak hanya
berkutat pada teori kependudukan saja. Semua elemen bangsa dari hulu ke hilir
harus mampu mengisi sekaligus mengantisipasi dalam menghadapi Bonus Demografi
ini, sehingga perlahan tapi pasti dapat menyeleseikan masalah – masalah yang
dialami oleh bangsa Indonesia.
Indonesia sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia yang
memiliki kurang lebih 1.300 pulau dengan panjang pantai ketiga di dunia, yaitu
mencapai 95.181 km2 serta luas wilayah laut 5,4 juta km2 membuat
Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya potensi besar dalam sumber daya kelautan dan
perikanan. Di samping itu, Indonesia juga merupakan produsen perikanan budidaya
dunia dengan kenaikan rata – rata produksi per tahun sejak 2003 mencapai 8,79%.
Secara umum, tren perikanan budidaya dunia terus mengalami kenaikan, sehingga
masa depan perikanan dunia akan terfokus pada pengembangan budidaya perikanan.
Optimalisasi fungsi laut secara berkelanjutan dapat dijadikan sebagai media
untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan berdasarkan potensi lokal yang unggul merupakan awal
keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi Bonus Demografi sehingga dapat
bersaing dengan bangsa – bangsa lainnya.
Sumber daya perikanan
nasional sampai saat ini belum memberikan manfaat dan kontribusi yang maksimal
bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai gambaran, pada
subsektor perikanan tangkap, walaupun tingkat pemanfaatan sumber daya ikan
diperkirakan telah lebih dari 75% dari potensi lestarinya, tetapi sebagian
besar (sekitar 95%) struktur armada penangkapannya masih tergolong dalam skala
kecil yang daya jelajahnya hanya terbatas di perairan pantai dengan tingkat
produktivitas dan efisiensi usaha yang relatif rendah. Hal ini berarti
konsentrasi pusat penangkapan ikan saat ini bertumpu pada wilayah – wilayah
perairan pantai yang terdekat dengan konsentrasi penduduk. Kenyataan ini
menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemanfaatan potensi sumber daya ikan
yang ada, sehingga mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan di
wilayah tertentu atau overfishing,
namun di sisi lain ada wilayah yang masih under
fishing. Akibat langsung dari adanya ketidakseimbangan pemanfaatan tersebut
adalah di wilayah – wilayah perairan yang overfishing
umumnya akan terjadi degradasi lingkungan, kemiskinan, dan rawan konflik pada
kawasan tersebut.
Kondisi
Perikanan di Indonesia
Dilihat berdasarkan produk berbasis agromaritim, sejatinya Indonesia memiliki komoditas
potensial berprospek cerah dengan adanya pasar besar. Tanah subur, iklim
tropis, dan garis pantai panjang merupakan bentuk keunggulan komperatif.
Beberapa daerah memiliki komoditas unggulan, seperti rumput laut, perikanan, dan lain – lain. Dengan
demikian, sudah saatnya bangsa Indonesia
harus bisa memanfaatkan momentum Bonus Demografi ini sebagai upaya untuk mengembangkan perikanan berbasis potensi
lokal yang unggul sebagai penyokong ketahanan pangan nasional sehingga tidak
bergantung pada kekuatan ekonomi negara Amerika atau Cina. Eksistensi kelautan dan perikanan
harus dijaga karena menyangkut kekayaan alam dan geopolitik bangsa. Konstitusi
menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan
untuk kemakmuran rakyat. Negara dengan demikian memiliki tanggung jawab
mengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat.
Pada
dasarnya, kondisi perikanan Indonesia sangat memprihatinkan. Berikut pernyataan
kondisi perikanan Indonesia yang dilansir oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Luas laut
Indonesia 5,8 juta km2 atau 2/3 luas wilayah RI dan panjang pantai
95.181 km, akan tetapi PDB perikanan baru sekitar 3,2%.
2. Potensi
sumber daya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun, akan tetapi nelayan masih
miskin.
3. Produksi
perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per tahun dari jumlah tangkapan yang
diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun, sehingga hanya tersisa 0,5 juta
ton per tahun.
4. Produksi
Tuna naik 20,17% pada tahun 2007, akan tetapi produksi Tuna hanya 4,04% dari
seluruh produksi perikanan tangkap.
5. Jumlah
nelayan sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebih dari 50% atau 1.466.666
nelayan sambilan utama dan sambilan tambahan.
6. Jumlah
nelayan naik, yaitu 2,06% pada tahun 2006 – 2007 dan ikan makin langka.
7. Jumlah
RTP/Perusahaan Perikanan Tangkap 958.499 buah, naik 2,60%. Akan tetapi sebanyak
811.453 RTP berskala kecil tanpa perahu, perahu tanpa motor, dan motor tempel.
8. Armada
perikanan tangkap di laut sebanyak 590.314 kapal, akan tetapi 94% berukuran
kurang dari 5 GT dengan SDM berkualitas rendah dan kemampuan produksi rendah.
9. Potensi
tambak seluas 1.224.076 Ha, tetapi yang direalisasi baru seluas 612.530 Ha.
Sedangkan potensi budidaya laut seluas 8.363.501 Ha, tetapi yang direalisasi
hanya 74.543 Ha.
Inilah
kondisi perikanan Indonesia saat ini, sebuah potensi sumber daya yang besar
namun belum ditata dan dikelola dengan baik. Sebuah potensi yang belum
dimanfaatkan secara sempurna, sebuah potensi yang yang pincang tak dikelola,
dan sebuah potensi yang lemah tanpa ada ilmu dan tekhnologi yang mengiringinya.
Ini menjadi sebuah tantangan bagaimana menanamkan pola pikir bahwa sumber daya
perairan nasional memerlukan sistem pengelolaan yang seimbang antara
pemanfaatan dan pelestarian, karena ia rentan terhadap kerusakan. Sumber daya
perikanan ini membutuhkan perhatian agar tercipta keseimbangan dari aspek
ekonomi, sosial, dan ekologi.
Produksi
Perikanan Indonesia
Produksi
perikanan tahun 2013 mencapai 6,1 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar
4,91 % dibandingkan tahun 2012. Berdasarkan tempat pendaratan ikan di pantai Maluku dan Papua berkontribusi
cukup besar terhadap volume produksi perikanan di laut, yaitu sebesar 19,48 %
(1,1 juta ton). Selanjutnya pantai Utara Jawa sebesar 15,68 % (894 ribu ton), pantai Utara Sulawesi
sekitar 11,12 % (634 ribu ton), pantai Timur Sumatera sebesar 10,43 % (595 ribu
ton), pantai Selat Malaka sebesar 8,68 % (495 ribu ton), pantai Bali –
Nusatenggara sebesar 6,10 % (348 ribu ton), pantai Selatan Kalimantan sebesar
5,78 % (330 ribu ton), pantai Selatan Jawa sebesar 3,27 % (187 ribu ton), dan
pantai Timur Kalimantan sebesar 2,87 % (164 ribu ton). Provinsi dengan produksi
perikanan di laut terbesar di Indonesia tahun 2013 berturut – turut adalah
Provinsi Maluku (551 ribu ton), Provinsi Sumatera Utara (508 ribu ton),
Provinsi Jawa Timur (378 ribu ton), dan Provinsi Sulawesi Utara (282 ribu ton).
Rata – rata produksi perikanan tahun 2003 – 2013 menurut provinsi dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini.
Tabel
Rata – rata Produksi Perikanan Menurut Provinsi Tahun 2003 - 2013
No
|
Provinsi
|
Rata-rata Produksi 2003 -2013
(ton)
|
Kontribusi Rata -rata Produksi
Nasional (persen)
|
1
|
Maluku
|
466.195
|
8,99
|
2
|
Sumatera Utara
|
407.139
|
7,85
|
3
|
Jawa Timur
|
381.360
|
7,35
|
4
|
Sulawesi Selatan
|
282.703
|
5,45
|
5
|
Papua
|
254.852
|
4,91
|
6
|
Jawa Tengah
|
229.719
|
4,43
|
7
|
Sulawesi Utara
|
217.885
|
4,20
|
8
|
Sulawesi Tenggara
|
198.885
|
3,83
|
9
|
Jawa Barat
|
182.223
|
3,52
|
10
|
Kalimantan Selatan
|
176.562
|
3,40
|
Sumber : DJPT
Ekonomi baru setidaknya
dapat dihasilkan dari sumber laut. Fakta empiris menunjukkan sekitar 72 %
permukaan bumi berupa laut yang menyediakan sekitar 97 % dari keseluruhan ruang
kehidupan bumi. Potensi wilayah laut Indonesia sebesar 5, 4 juta Km2 lebih
besar dibandingkan wilayah darat dan potensi ikan laut dunia menjadikan bangsa
Indonesia memiliki modal dasar potensi pembangunan yang jauh lebih besar dan
beragam daripada negara - negara lain.
Bidang kelautan akan semakin strategis bagi Indonesia, seiring dengan
pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros atlantik ke Asia – Pasifik. Sekitar
75 % dari produk dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui
laut Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1.300 triliun setiap tahunnya. Karena
Indonesia secara geoekonomi paling strategis, maka seharusnya Indonesialah yang mendapatkan keuntungan paling besar dari arus perdagangan
global tersebut.
Permasalahan
Sektor Perikanan di Indonesia
Permasalahan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait pengembangan hasil perikanan adalah
rendahnya kompetensi dan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan
dalam pengeloaan sumber daya perikanan yang unggul. Masalah kelautan menurut
RPJMN 2015 – 2019 diantaranya adalah penataan ruang laut masih lemah. Di samping itu, pengelolaan pulau – pulau kecil
dan pulau – pulau kecil terluar belum optimal, keterbatasan sarana dan
prasarana dasar, berupa listrik, air,
dan telekomunikasi, kurang memadainya jumlah kapal dan rute penghubung antar
pulau kecil dan antara kecil dengan pulau
besar, belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, serta belum terbangunnya secara
utuh kelembagaan pendidikan dan pelatihan kelautan.
Tingginya kebutuhan
sumber daya ikan dari kegiatan penangkapan dan budidaya mendorong sektor
perikanan dan kelautan makin mandiri dan bersaing dengan perikanan dan kelautan
negara lainnya. Ketidakmampuan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan
seperti saat ini bukan tidak mungkin akan membuat perikanan Indonesia makin
tenggelam. Fakta selama ini dari sisi tekhnologi, hampir 90% nelayan Indonesia
adalah nelayan tradisional yang tidak memiliki tekhnologi penangkapan yang
memadai. Dari sisi jumlah orang miskin yang tinggal di pesisir Indonesia
mencapai 33.768.000 jiwa. Sebuah kondisi
yang sangat memprihatinkan.
Permasalahan utama yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia sehingga sulit untuk melakukan optimalisasi
pengembangan perikanan berbasis potensi lokal yang unggul adalah rendahnya
kompetensi dan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki. Permasalahan tersebut pada akhirnya
menyebabkan terjadinya permasalahan yang lebih besar yang berkaitan dengan
pembangunan kelautan dan perikanan. Masalah kelautan dan perikanan dari tahun
ke tahun adalah sama, namun kompleksitas permasalahan tersebut tidak kunjung
terseleseikan. Oleh karena itu, sangat wajar apabila masyarakat perikanan di
seluruh Indonesia mengharapkan terjadinya perubahan yang signifikan di dunia
kelautan dan perikanan.
Solusi
Permasalahan Sektor Perikanan di Indonesia
Dalam rangka mewujudkan SDM kelautan dan
perikanan yang memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi dalam pengelolaan
sumber daya kelautan yang lestari, maka penulis mengusulkan ada beberapa
langkah yang harus diterapkan sebagai upaya untuk menyongsong Bonus Demografi
sehingga hasil perikanan nantinya dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan bagi nelayan.
Langkah pertama,
Peningkatan kualitas pendidikan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam hal
ini konteksnya adalah nelayan atau masyarakat yang bekerja di bidang kelautan
dan perikanan. Pendidikan untuk nelayan pada hakikatnya merupakan human investman dan social capital, baik untuk kepentingan pembangunan daerah maupun
pembangunan nasional. Pendidikan merata dan bermutu baik melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah akan
berdampak pada kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah
harus senantiasa memberikan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan tentang
kelautan dan perikanan yang bersifat rutin sehingga mampu menghasilkan
regenerasi nelayan yang memiliki kemandirian, kompetensi, dan kualitas sumber
daya kelautan yang memadai pula.
Langkah kedua, Peningkatan
fasilitas pemasaran dan anggaran pembangunan. Perlunya dukungan kelengkapan
tekhnologi perahu maupun alat tangkap agar kemampuan nelayan Indonesia bisa
sepadan dengan nelayan bangsa lain. Begitu pula dengan fasilitas pengolahan dan
penjualan ikan harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi, sehingga harga
jual ikan dapat ditingkatkan lagi. Di samping itu, pemerintah juga harus
senantiasa memberikan kucuran dana segar kepada para nelayan sehingga mereka
dapat leluasa dalam mengembangkan usaha mereka. Kementrian kelautan dan
perikanan harus terus memberikan perhatian dan dukungan anggaran baik melalui
APBN maupun DAK untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, mutu
hasil tangkapan, produktivitas nelayan dengan menerapkan tekhnologi penangkapan
yang ramah lingkungan, serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
nelayan.
Langkah ketiga,
Peningkatan kapasitas kemitraan bagi nelayan. Sektor kelautan dan perikanan
relatif belum berkembang, salah satu penyebabnya karena permodalan yang kurang
dan akses pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan dari
lembaga keuangan/perbankan juga masih kurang. Dengan peningkatan kapasitas
kemitraan bagi nelayan diharapkan dapat mengatasi lemahnya struktur permodalan
dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan. Di samping itu, diharapkan juga
dapat memperbaiki pengembangan dan peningkatan kualitas produk dan meningkatkan
pengembangan pasar.
Langkah keempat,
Peningkatan pengelolaan pulau – pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. Aktivitas
memanfaatkan sumber daya perairan yang dapat dikembangkan untuk menjadi
landasan fundamental ekonomi masyarakat di pulau – pulau kecil seperti
perikanan tangkap, budidaya laut, serta kegiatan wisata bahari seperti
pemancingan diperlukan peningkatan daya serap dan adopsi tekhnologi sebagai
strategi pemberdayaan dalam peningkatan produksi dan diversifikasi usaha
melalui pembinaan keterampilan dan pelatihan penggunaan tekhnologi tepat guna.
Pengelolaan pulau – pulau kecil bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan
dan memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Langkah kelima,
Optimalisasi pengawasan UU tentang pengeloaan sumber daya perikanan secara
menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah harus memaksimalkan implementasi
kebijakan – kebijakan yang telah tertera pada UU yang berhubungan dengan
pengelolaan sumber daya perikanan. Aturan – aturan yang berlaku di dalamnya
harus jelas dan ditegakkan pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan bagi para nelayan. Di samping itu, adanya pemberian sanksi yang
tegas juga perlu diterapkan guna memberikan efek jera kepada oknum pelanggaran
di bidang perikanan. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan
pertumbuhan PDB perikanan.
Langkah keenam, Penemuan
hasil perikanan potensi lokal yang unggul.
Dalam hal ini, pemerintah bersama kementrian kelautan dan perikanan
beserta dinas terkait melakukan pencarian terkait potensi perikanan yang dimiliki
oleh suatu daerah. Pemerintah harus mampu menemukan keunggulan atau potensi
lokal yang dimiliki oleh setiap daerah. Langkah selanjutnya adalah pemerintah
harus mampu melakukan pemberdayaan kepada nelayan yang ada di daerah tersebut
dengan memberikan pelatihan secara kontinyu terkait potensi perikanan yang ada
di daerah tersebut. Pemerintah harus mendesak para nelayan agar mampu
mengoptimalkan sumber daya kelautan berbasis potensi lokal yang unggul di
daerah tersebut. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan para nelayan.
Penutup
Indonesia memiliki
banyak potensi sekaligus peluang yang dapat menjadi keunggulan kompetitif.
Diantaranya adalah hadirnya Bonus Demografi sejak 2010. Potensi ini penting
untuk dioptimalkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kelompok
penduduk terbesar yang menyumbang Bonus Demografi adalah kalangan muda. Kondisi
geografis dan kekayaan alam juga menjadi potensi dan peluang pengembang, salah
satunya di sektor kelautan dan perikanan. Indonesia dengan 17.000 pulau dan
lautan yang luas menjadi daya pikat dan daya tarik investasi. Namun jika tidak
dikelola dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi pembangunan
berkelanjutan.
Pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara baik,
terpadu, dan berimbang agar dapat memenuhi kebutuhan baik untuk generasi kini
maupun generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan berbasis potensi lokal yang unggul melalui pemberdayaan sumber daya
kelautan yang lestari merupakan strategi yang sangat tepat bagi bangsa
Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi nelayan di
Indonesia.
DAFTAR
PUSTAKA
Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya. 2014. Statistik Perikanan
Budidaya Indonesia Tahun 2013. Jakarta : Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya
Fauzi, Akhmad. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan :
Teori dan Aplikasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2011. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka. Medan : Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Nur Bambang, Azis. 2010. Penyuluhan
Pembangunan Perikanan. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Solihin, Dadang. 2011. Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Batam : Forum
Pertemuan Teknis Monev Program dan Kegiatan Kementrian Kelautan dan Perikanan
Comments
Post a Comment